https://frenchysymphony.com/ KIEV – Mikhail Podoliak, penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, menegaskan bahwa Ukraina akan tetap mempertahankan darurat militer dan tidak akan menggelar pemilihan presiden meskipun gencatan senjata dengan Rusia berhasil tercapai. Pernyataan ini ia sampaikan kepada surat kabar Italia la Repubblica pada Jumat lalu.
Darurat Militer dan Penolakan Pemilu
Darurat militer telah diberlakukan di Ukraina sejak peningkatan konflik dengan Rusia pada Februari 2022. Masa jabatan Zelensky diperkirakan akan berakhir pada Mei 2024. Meski demikian, ia menegaskan untuk tidak mengadakan pemilihan presiden baru, yang memunculkan perdebatan mengenai legitimasi pemerintahannya.
Usulan Gencatan Senjata AS dan Tanggapan Rusia
Sejak Januari, Presiden AS Donald Trump berusaha memediasi perdamaian dalam konflik ini. Awal pekan ini, AS mengusulkan gencatan senjata sementara selama 30 hari, yang menurut Ukraina siap untuk dilaksanakan dengan persetujuan Rusia. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap gagasan gencatan senjata tersebut sebagai “gagasan yang bagus,” meskipun ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa isu-isu tersebut kemungkinan akan dibahas dengan Washington dalam pertemuan di masa depan.
Gencatan Senjata dan Perspektif Ukraina
Menurut Podoliak, gencatan senjata sementara bukan berarti berakhirnya konflik. “Kita harus mempertahankan kemampuan untuk bertempur sampai situasi terkendali,” ungkapnya dalam wawancara dengan la Repubblica.
Gencatan Senjata Tidak Membuka Peluang Pemilu
Podoliak menekankan bahwa gencatan senjata 30 hari tidak akan membuka kesempatan untuk menggelar pemilu. Pada Januari lalu, Putin menyatakan bahwa Zelensky tidak sah sebagai pemimpin Ukraina, suatu kondisi yang bisa membatalkan perjanjian apapun yang melibatkan dirinya. Sebelumnya, Zelensky juga telah mengesahkan undang-undang yang melarang negosiasi dengan pemimpin Rusia saat ini.
Kontak AS-Rusia dan Upaya Resolusi Konflik
Pemerintahan Trump telah mulai membangun kembali kontak dengan Rusia dan mendorong Kiev untuk mencari solusi terhadap permusuhan ini. Pada Februari lalu, Kremlin menyatakan bahwa Putin siap untuk bernegosiasi dengan Zelensky, namun dengan syarat membahas aspek hukum terkait legitimasi Zelensky sebagai kepala negara.