https://frenchysymphony.com/ MUSKAT – Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili, Mufti Agung Oman, menyerukan kepada pemerintah India untuk mengingat “kebaikan dan kebajikan” para pemimpin Muslim India di masa lampau.
Beliau juga menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Pakistan atas keberhasilan mereka meraih “kemenangan atas agresor mereka”. Setelah empat hari eskalasi penembakan dan serangan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di kedua sisi perbatasan, India dan Pakistan sepakat untuk melakukan gencatan senjata pada hari Sabtu. Pada hari Senin, Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili mengeluarkan pernyataan yang mengucapkan selamat kepada Pakistan atas “kemenangan mereka atas agresor mereka,” yang merujuk pada India. Dalam bahasa Arab, beliau menyatakan, “Kami berharap mereka (Pakistan) akan berdiri teguh dan kuat bersama saudara-saudara Muslim mereka yang tertindas, terutama di tanah suci Al-Aqsa.” Mufti Agung tersebut menambahkan, “Kami mengimbau Pemerintah India untuk menghentikan permusuhannya terhadap umat Islam dan mengingat bagaimana para penguasa Muslim di masa lalu memperlakukan rakyat mereka, tanpa memandang agama mereka, dengan kebaikan dan kebajikan.” Sebagian besar wilayah di anak benua India pernah diperintah oleh para penguasa Muslim sebelum kekuasaan Inggris mengambil alih. Kekaisaran Mughal menguasai sebagian besar anak benua tersebut antara abad ke-16 dan ke-18.
Oman, Gwadar, dan Pakistan
Pemerintah Oman secara resmi menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara India dan Pakistan pada hari Sabtu. Oman menjalin hubungan persahabatan dengan India dan Pakistan, dan juga berbagi perbatasan laut dengan Pakistan.
Pelabuhan Gwadar, yang kini menjadi bagian dari Balochistan di Pakistan, berada di bawah kekuasaan Oman selama hampir dua abad, dari tahun 1784 hingga 1950-an. Oman pernah menawarkan untuk menjual Gwadar kepada India yang baru merdeka pada tahun 1956, namun tawaran tersebut ditolak oleh pemerintah India di bawah kepemimpinan Jawaharlal Nehru. Pada tahun 1958, Oman akhirnya menjual Gwadar kepada Pakistan.
Tuduhan Terhadap India
Tuduhan mufti bahwa pemerintah India “bermusuhan” terhadap umat Islam tampaknya merujuk pada tuduhan luas mengenai dugaan dukungan pemerintah India terhadap kekerasan terhadap minoritas Muslim. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang Partai Bharatiya Janata-nya telah berkuasa sejak tahun 2014, gagasan Hindutva, yang terkadang dikenal sebagai nasionalisme Hindu, semakin populer. Para kritikus berpendapat bahwa hal ini telah menyebabkan peningkatan kekerasan dan diskriminasi yang terdokumentasi terhadap kelompok minoritas, termasuk Muslim, Sikh, dan Kristen. Sebuah laporan dari kantor luar negeri Inggris pada tahun 2002 menyatakan bahwa Modi, yang saat itu menjabat sebagai menteri utama negara bagian Gujarat, “bertanggung jawab langsung” atas pogrom yang menewaskan lebih dari 1.000 Muslim India.
Konflik India-Pakistan
Konflik terbaru antara India dan Pakistan dipicu oleh serangan brutal yang diduga dilakukan oleh pemberontak terhadap wisatawan India di Kashmir yang dikuasai India pada tanggal 22 April. India menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut, sementara Islamabad membantah keterlibatan apa pun. Pada hari Rabu, 7 Mei, India melancarkan serangan mematikan di wilayah Pakistan pada pagi hari, yang menurut Pakistan menewaskan 36 orang, termasuk warga sipil.
India mengklaim bahwa penembakan dari Pakistan menyebabkan kematian 16 orang, termasuk warga sipil, di Kashmir yang dikuasai India. Setelah itu, terjadi hampir empat hari serangan udara dan penembakan intens antara kedua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir tersebut, hingga Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Sabtu bahwa kedua negara telah mencapai gencatan senjata.
Konflik atas wilayah Kashmir yang terbagi telah memicu tiga perang antara India dan Pakistan. Kedua negara saling menuduh menduduki wilayah tersebut. Saat ini, India mengklaim wilayah tersebut sebagai “bagian integral” dari kedaulatannya, sementara Pakistan menyerukan plebisit, termasuk di Kashmir yang dikuasai Pakistan, untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada warga Kashmir.