Komitmen Inggris pada Solusi Dua Negara
https://frenchysymphony.com/ Pemerintah Inggris telah merilis detail rencana pengakuannya atas negara Palestina yang akan diumumkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada bulan September mendatang. Dalam nota kesepahaman terbaru yang diterbitkan bersama Otoritas Palestina, Inggris menegaskan komitmennya terhadap “solusi dua negara berdasarkan garis 1967”.
Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Inggris tidak mengakui wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagai bagian dari Israel.
Seruan Penyatuan Wilayah Palestina
Nota tersebut juga menegaskan bahwa Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza harus dipersatukan kembali di bawah satu otoritas. Inggris juga menyatakan bahwa Otoritas Palestina harus memainkan peran sentral dalam tahap selanjutnya di Gaza, khususnya dalam aspek tata kelola, keamanan, dan pemulihan awal.
Sikap Tegas terhadap Hamas dan Pemerintah Israel
Sebelumnya, Inggris telah menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan menghentikan kendalinya atas Gaza. Langkah ini memperjelas perbedaan besar antara kebijakan luar negeri Inggris dan Israel.
Pemisahan kebijakan ini semakin tajam setelah Inggris menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, karena hasutan mereka yang berulang untuk melakukan kekerasan terhadap warga Palestina pada bulan Juni lalu.
Eskalasi Pendudukan oleh Israel
Situasi semakin memanas setelah pada 23 Juli, parlemen Israel menyetujui mosi tidak mengikat yang menyerukan pemerintah untuk mencaplok Tepi Barat.
Selanjutnya, pada 4 Agustus, sumber anonim yang dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa Netanyahu kini mendorong pendudukan penuh atas Jalur Gaza. Channel 12 mengutip seorang pejabat senior di Kantor Perdana Menteri yang menyatakan, “Keputusan telah dibuat, Israel sedang menuju pendudukan Jalur Gaza.”
Rencana itu termasuk memperluas operasi militer ke wilayah yang sebelumnya belum dijangkau, seperti barat Kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi utama.
Komitmen terhadap Prinsip-Prinsip PLO
Dalam dokumen yang sama, Inggris menyerukan pelaksanaan pemilihan umum yang inklusif di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, yang diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat.
Inggris juga menegaskan kembali bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak untuk memiliki negara yang merdeka. Inggris menilai bahwa solusi dua negara tetap menjadi jalan terbaik untuk memastikan rakyat Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai dan aman.
Penolakan terhadap Usulan AS dan Dukungan untuk Rencana Palestina
Usulan Amerika Serikat untuk mengambil alih kendali atas Gaza secara implisit ditolak oleh Inggris. Sebagai gantinya, Inggris menyatakan dukungannya terhadap perencanaan yang dipimpin oleh Palestina dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi Gaza.
Pengakuan Palestina oleh Negara G7
Pekan lalu, pemerintah Inggris mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina secara resmi pada bulan September, mengikuti langkah Prancis yang telah menyatakan komitmen serupa sejak 24 Juli.
Apabila tidak ada perubahan drastis dalam kebijakan, maka Inggris dan Prancis akan menjadi dua negara pertama di kelompok G7 yang mengakui Palestina secara resmi.
Tanggapan Netanyahu dan Situasi Hukum Internasional
Menanggapi langkah Inggris, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan melalui platform X (Twitter), “Starmer menghargai terorisme mengerikan Hamas dan menghukum para korbannya.”
Benjamin Netanyahu sendiri saat ini tengah dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, khususnya terkait dengan penggunaan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza.
https://acsjakarta.id/school-fees/
https://smkn1simpangkatis.sch.id/moodle/
https://edu.acadhunter.ru/
https://reddc.org/revista-espanola/
https://ukwms.id/akademik/
https://ghanaportal.net/
https://pabikabdeliserdang.org/
https://bpkdtangerangkota.id/profile/